KUALA KAPUAS,- Bajentanews- Pemerintah Kabupaten Kapuas menerima kunjungan kerja sekaligus silaturahmi dari jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah, di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas pada Kamis 11/06/2026.
Kedatangan Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, S.Ag., bersama rombongan ini disambut langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Setda Kapuas, Romulus, memfokuskan pembahasan pada konflik agraria yang melibatkan perusahaan tambang batu bara
Secara khusus, Pemkab dan Legislator provinsi ini membedah perkembangan serta kronologis persoalan yang melibatkan PT Asmin Bara Bronang (ABB) di wilayah Kecamatan Kapuas Tengah.
Insiden berdarah ini langsung direspons oleh DPRD Kalteng yang mendesak adanya evaluasi menyeluruh, baik terkait penyelesaian sengketa lahan maupun aspek perizinan PT ABB.
Masalah ini mencuat setelah adanya klaim lahan oleh warga setempat yang berbatasan langsung dengan area operasional sengketa tambang milik perusahaan tersebut.
Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Pertanahan Pemkab Kapuas sebenarnya telah memediasi kedua belah pihak pada Februari 2026, yang menyepakati adanya verifikasi lapangan terhadap objek sengketa.
Namun, jalan damai belum menemui titik temu dari tingkat kecamatan hingga kabupaten, imbasnya, pada Maret 2026, warga melakukan aksi pemortalan jalan hauling (jalan angkutan tambang) milik perusahaan.
Aksi penutupan jalan tersebut memicu ketegangan hebat di lapangan hingga berujung pada bentrokan fisik, yang mengakibatkan jatuhnya korban luka baik dari pihak aparat maupun warga.
Usai pertemuan, Asisten I Setda Kapuas Romulus menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap memegang komitmen penuh untuk menyelesaikan konflik ini lewat jalur resmi.
“Pemkab Kapuas tetap berkomitmen memfasilitasi penyelesaian berbagai permasalahan yang terjadi melalui mekanisme dialog, mediasi, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Romulus.
Dirinya menambahkan, pemkab berharap semua pihak yang berselisih dapat menahan diri, mengedepankan komunikasi, dan menjaga situasi tetap kondusif demi kepastian hukum serta iklim investasi yang sehat di daerah.
“Semua pihak hendaknya mengedepankan komunikasi dan menjaga tetep kondusif supaya kepastian hukum dan iklim investasi didaerah tetap sehat” demikian Romulus. //Red_Her.