bajentabajurah.com. .
BUNTOK – Hasil evaluasi Gubernur Kalteng terkait Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023 menjadi agenda Rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Barito Selatan, diruang rapat gabungan Komisi, Senin 12/12/2022.
Rapat membahas hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah, dipimpin Waket I DPRD Kabupaten Barsel, Hj. Nyimas Artika didsmpingi Wakil Ketua II, Hj. Enung Irawati, sedangksan pihak eksekutif (TAPD) dipimpin langsung Sekda Barsel, Eddy Purwanto.
” Berdasarkan hasil evaluasi Gubernur, ada dua hal penting yang harus segera diperbaiki oleh Pemerintah Daerah Barsel dalam kurun waktu sepekan ke depan” ujar Waket I, Nyimas Irawati diruang kerjanya.
Dua hal tersebut adalah terkait dengan ada alokasi anggaran fungsi pengawasan yang belum disepakati, karena ada kekurangan dana, sehingga akan dilakukan penambahan pada perubahan anggaran tahun 2023 mendatang.
Kemudian adalah persoalan dana cadangan sejumlah Rp10 milyar yang akan dialihkan ke mata anggaran dana tidak terduga (DTT), diminta oleh pemerintah provinsi untuk segera melakukan penetapan administrasinya.
” Karena memang kita tidak boleh menggunakan dana cadangan, karena belum ada Perda-nya, belum kita membentuknya. Sehingga kita pindahkan dana cadangan untuk penyelenggaraan tahapan pemilu ini, nantinya ke dana tidak terduga atau DTT,” terang Nyimas.
Selanjutnya politisi Partai Golkar ini mengstskan bahwa berdasarkan pendapat dalam forum rapat, dana tersebut tidak akan diberikan dalam bentuk hibah, melainkan dalam bentuk dana tidak terduga, dengan skema pencairan sesuai dengan kebutuhan dan permohonan yang diajukan oleh KPU.
” Tidak lah mungkin kita berikan hibah Rp10 milyar langsung ke KPU, berapa KPU perlukan itu yang akan kita berikan, dengan langsung Rp10 milyar, tapi bertahap sesuai dengan kebutuhan,” demikian Nyimas Irawati.(AR)