BUNTOK,- Bajentanews- DPRD Kabupaten Barito Selatan menggelar Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026. Rapat dilaksanakan di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Barito Selatan, Jl. Pahlawan No. 253 Buntok, Selasa 30/6/2026.

Agenda utama rapat ini ada dua yaitu :

1. Persetujuan Bersama antara Bupati Barito Selatan dan DPRD Kabupaten Barito Selatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

2. Pidato Pengantar Bupati Barito Selatan atas Penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan dihadiri Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, Forkopimda Kabupaten Barito Selatan, Pj. Sekretaris Daerah beserta Asisten dan Staf Ahli Bupati Barito Selatan, Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemkab Barsel, serta Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Organisasi Profesi lainnya.

Bupati Barito Selatan Dr. H. Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M., dalam sambutannya menegaskan pentingnya Ranperda MHA. Menurutnya, Ranperda ini menjadi payung hukum untuk memberikan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada masyarakat hukum adat di Barsel. Ini sejalan dengan komitmen daerah menjaga kearifan lokal dan hak-hak masyarakat adat.

“Laporan ini menjadi dasar evaluasi kinerja pembangunan tahun 2025, sekaligus transparansi penggunaan anggaran daerah untuk kepentingan masyarakat Barito Selatan,” ujar Bupati Barsel Dr. H. Eddy Raya Samsuri ST, MM.

Terkait LKPJ APBD 2025, Bupati menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan bentuk akuntabilitas Pemkab Barsel kepada publik.

Di akhir rapat, Pemkab Barsel dan DPRD berharap kedua Ranperda tersebut dapat segera dibahas dan ditetapkan. Dengan adanya payung hukum MHA dan LKPJ APBD yang akuntabel, tata kelola pemerintahan di Barito Selatan diharapkan semakin baik, inklusif, dan berpihak pada masyarakat.//Atex Ridho.