Murung Raya, Bajenta News, Menyikapi keluhan masyarakat terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) serta gejolak harga yang terjadi di sejumlah kecamatan, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya, Bebie, S.Sos., SH, SP, MM, MAP, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Murung Raya, membantu membantu sektor antara eksekutif dan puncak. Langkah bersama ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasokan serta melindungi daya beli warga masyarakat.
“Persoalan BBM tidak bisa diselesaikan secara parsial. Diperlukan sinergi nyata dari seluruh komponen terkait, mulai dari dinas teknis, Pertamina, aparat penegak hukum, hingga pengawasan yang dilakukan oleh DPRD agar distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran,” tegas Bebie dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Jumat (8/5/2026).
Ia mengajak seluruh pihak terkait untuk duduk bersama dalam satu meja kerja. Menurutnya, pemerintah daerah, DPRD, penyalur BBM, serta aparat penegak hukum (APH) harus berada pada satu frekuensi untuk memetakan titik rawan kelangkaan dan menutup segala celah penyimpangan yang berpotensi terjadi.
Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya sendiri akan mendorong sejumlah langkah konkrit dalam menangani permasalahan ini. Di antaranya adalah pelaksanaan operasi pasar terpadu, pemantauan secara berkala terhadap seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kabupaten Murung Raya, serta optimalisasi sistem pelaporan yang dapat diakses oleh masyarakat.
Selain itu, Bebie juga meminta pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dengan Badan Pengawas Hulu Migas (BPH Migas) dan Himpunan Swasta Pengusaha Migas (Hiswana Migas) guna memastikan kuota BBM bersubsidi untuk Kabupaten Murung Raya memenuhi sesuai dengan kebutuhan riil yang ada di lapangan.
“Kelangkaan BBM berdampak langsung pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kenaikan biaya logistik, harga komoditas pangan, hingga mobilitas warga. Oleh karena itu, intervensi yang dilakukan harus cepat, terukur, dan berbasis data yang akurat,” jelasnya.
Bebie juga mengingatkan agar tidak terjadi praktik penimbunan atau pendistribusian BBM yang tidak adil. Menurutnya, penegakan hukum terhadap pelaku kriminalitas harus dilakukan dengan tegas agar memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang berniat melakukan kejahatan.
Di akhir pembicaraannya, Bebie menyampaikan harapan agar solusi yang dirumuskan tidak hanya bersifat sementara, namun juga memiliki orientasi jangka panjang. Beberapa langkah yang dapat dilakukan di antaranya adalah mendorong pemetaan konsumsi BBM secara detail, digitalisasi sistem pengawasan distribusi, serta edukasi masyarakat terkait penggunaan BBM bersubsidi yang tepat dan sesuai ketentuan.
“Dengan kolaborasi yang harmonis antara semua pihak terkait, kita dapat menjaga stok BBM tetap aman, harga terkendali dengan baik, dan masyarakat Kabupaten Murung Raya tidak lagi merasa resah akibat permasalahan kelangkaan dan kenaikan harga BBM,” tutupnya.