Bajenta News.
KAPUAS,- Pemerintah Kabupaten Kapuas menerima bantuan anggaran dari Badan Nasional Penanggulangan Bancana (BNPB) RI sebagai dukungan operasional penanganan darurat bencana banjir serta logistik, di Kantor BPBD Kabupaten Kapuas, Selasa 4/4/2023.
Bantuan berupa anggaran siap pakai sebesar Rp. 200 juta dan untuk logistik masih dalam proses pengiriman berupa sembako 1000 paket, selimut 500 pices dan matras 500 pices,
Penyerahan bantuan tersebut di serahkan langsung oleh Deputi Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Fajar Setiawan diterima langsung secara simbolis oleh Wakil Bupati Kapuas, HM Nafiah Ibnor.
“Saya di tugaskan oleh pimpinan BNPB RI Bapak Letnan Jenderal TNI Suharyanto,untuk memastikan dampak yang terjadi akibat bencana banjir yang melanda dua kecamatan di Kabupaten Kapuas,” ucap Deputi Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Fajar Setiawan.
Deputi tersebut menjelaskan bahwa pihaknya sudah meninjau lokasi banjir di Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah, dimana posko sudah berdiri dari Sabtu 1 April 2023 dan sudah operasional.
Secara teknis posko kedaruratan sudah melaksanakan fungsinya dengan baik, benar dan tepat, dimana layanan dapur umum dari Sabtu,minggu,senin dam selasa hari ini, menandakan kebutuhan dasar masyarakat terdampak banjir sudah dilaksanakan baik itu kebutuhan air, makan, kesehatan, perlindungan kaum rentan baik lansia, anak dan disabilitas.
” Saya senang, dari kejadian yang melanda dua kecamatan tidak ada satu pun korban yang fatal, menandakan bahwa proses penanganan darurat sudah baik dan benar,” ungkapnya.
Disampaikan, indikator keberhasilan penanganan darurat diantaranya, tidak ada korban jiwa dan penderitaan masyarakat yang terdampak tidak berkepanjangan, memamg harus di akui masyarakat sudah terbiasa dengan bencana air (Hidromonologi), karena menurut perkiraan BMKG Kalimatan masih rentan terjadinya bencana alam banjir roof, bandang dan longsor.
Jadi sudah tepat Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas sudah melakukan penanganan darurat bencana, walau pun bukan hanya tangung jawab pemda saja, tapi semua unsur harus terlibat meliputi OPD terkait, provinsi dan pusat pun ikut memantau.
“Konsepnya harus dilakukan normalisasi DAS Kapuas, walau pun membutuhkan anggaran besar dan kita akan usulkan saat rapat dan Pemkab. Kapuas sudah melakukan penanganan dengan cepat,” demikian Mayjen TNI Fajar Setiawan.
www.bajentabajurah.com/adm