KUALA KAPUAS,- Bajentanews- Penjabat (Pj) Kepala Desa Dadahup, Lindawati telah mengundurkan diri dari kepala Desa Dadahup baru baru ini.

Setelah di kompermasikan dengan Camat Dadahup, Beni membenarkan hal itu dan mengenai Lindawati dikembalikan kekecamatan Kapuas murung pindah karena PNS.

“Saya selaku Camat menujuk penggantinya sebagai Plh kades desa Dadahup yaitu saudara Tulus untuk menjalan kan ruda pemerintahan Desa agar bisa berjalan efektif sehinga pelayanan terhadap warga berjalan” ujar Camat Dadahup, Beni di Kapuas, Senin 9/11/2026.

Kepala Desa pada prinsipnya berwenang menjalankan tugas dan kewajiban kepala desa, termasuk memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Hal ini sesuai Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022, di mana Plh. Kepala Desa memiliki kewenangan yang sama dengan kepala desa, kecuali tiga hal yaitu mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, melepaskan kekayaan milik desa, dan mengubah anggaran yang alokasinya telah ditetapkan.

Surat Pernyataan Tanah adalah pernyataan dari pemilik tanah, yang diketahui oleh pemerintah desa, jadi bukan pernyataan kepala desa, dan bukan pula pelepasan aset desa.

Pengetahuan atau penandatanganan oleh Plh. Kepala Desa merupakan bagian dari pelayanan umum kepada masyarakat yang tidak boleh terhenti hanya karena kepala desa definitif belum ada.

Meski demikian, Plh. Kepala Desa tetap harus berhati-hati dan memastikan data tanah benar, batas-batasnya jelas, ada saksi perwatasan, serta tidak ada sengketa.

“Perlu juga dipahami bahwa Surat Pernyataan Tanah hanya menerangkan penguasaan fisik atas tanah, bukan bukti kepemilikan yang sah bukti hak atas tanah diterbitkan melalui Badan Pertanahan Nasional” pungkas Camat Dadahup Beni.//Red_gw.