KUALA KAPUAS,- Pemandangan Umum Fraksi Nurani Buntang Demokrat Pembangunan Sejahtera DPRD Kabupaten Kapuas pada Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan III Tahun 2025, sampaikan berbagai catatan dan kritis, diruang Paripurna, Selasa 4/11/2025.
Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, Ardiansah didampingi Waket I Yohanes dan Waket II Berinto, dihadiri oleh Wakil Bupati Kapuas Dodo.
Pemandangan Umum Fraksi ini disampaikan oleh jurubicara Sutarno dan ditandatangani oleh Ketua Fraksi, Lisna Mariatun, Sekretaris Peniana.
” Apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah telah menyampaikan Nota Keuangan RAPBD tahun angaran 2026 tepat pada waktunya sebagai wujud ketaatan terhadap siklus dan tata kelola anggaran daerah ” ujar Sutarno dihadapan peserta Paripurna.
Fraksi Gabungan memandang RAPBD harus berpedoman prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, efisiens dan efektif serta harus benar-benar pro-rakyat berorientasi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.
” Apresiasi proyeksi peningkatan PAD kami mencatat bahwa porsi PAD masih harus ditingkatkan” tegas Sutarno.
Fraksi ini mempertanyakan langkah-langkah strategis dan terukur peningkatan PAD dan meminta target strategi restribusi daerah, peningkatan dana transfer dari Pemerintah Pusat masih menjadi sumber utama.
Mendorong Pemda terus menjalin koordinasi intensif proaktif guna memastikan DAU/DAK benar-benar sesuai kebutuhan riil pembangunan Kabupaten Kapuas.
Untuk Sektor Belanja Daerah, fraksi ini berpandangan bahwa Alokasi Belanja harus lebih fokus terintegrasi dan berdampak langsung pada masyarakat.
” Kami mendesak agar Alokasi belanja Infrastruktur Dasar (jalan, jembatan, irigasi dan air bersih) dapat ditingkatkan secara signifikan terutama wilayah terisolir guna mendukung konektivitas ekonomi dan sosial, mohon penjelasnya” ucapnya.
Selain itu fraksi ini juga menyoroti pendidikan dan kesehatan serta efisiensi dan pengendalian belanja ditekankan pentingnya menghindari pemborosan anggaran.
Program pembangunan khusus menyoroti isu mendesak seperti pengentasan kemiskinan, dan penurunan stunting, pemberdayaan ekonomi kerakyatan mempertanyakan alokasi anggaran untuk UMKM.
Tata kelola Pemerintahan terkait kualitas SDM aparatur daerah yang berkompeten dan berintegritas sebagaimana selalu ditekankan oleh fraksi ini.
” Bahwa Nota Keuangan RAPBD tahun 2026 memerlukan pendalaman dan pembahasan lebih lanjut secara intensif dan konstruktif antara Badan Anggaran DPRD dan TIm Anggaran Pemerintah Daerah, Fraksi kami siap bekerja keras dalam tahapan pembahasan selanjutnya” pungkas Sutarno.
www.bajentabajurah.com.//Red_Her.