Murung Raya Senin, 10/02/2025, Pemerintah Kabupaten Murung Raya bersama Polres Murung Raya melaksanakan penandatanganan Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya 2024 di Aula Gedung A kantor Bupati Murung Raya.
Acara di hadiri oleh Pj Bupati Mura (Hermon), Pj Sekda Mura Rudie Roy, Kapolres Murung Raya (AKBP Irwansyah), serta pemangku kepentingan lingkup Kabupaten Murung Raya.
Dalam sambutannya Pj Bupati Mura (Hermon) menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, serta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya 2024, telah berlangsung lancar, kondusif. untuk menjaga situasi yang tetap kondusif hingga pelantikan, Pemkab Mura memandang perlu melakukan perubahan atau addendum terhadap NPHD.
Dana hibah yang dialokasikan dalam addendum ini akan digunakan oleh Polres Murung Raya untuk mendukung pengamanan selama periode transisi pemerintahan. “Pemerintah Kabupaten Murung Raya berkomitmen penuh dalam menjaga keamanan dan ketertiban pasca-Pilkada. Kami berharap dana hibah ini dapat digunakan secara efektif, efisien, dan dengan tertib administrasi,ungkap Hermon.
Meskipun sempat muncul gugatan terhadap hasil Pilkada, Mahkamah Konstitusi telah menolak gugatan tersebut. Dengan demikian, KPU dan DPRD Kabupaten Murung Raya telah menggelar rapat pleno dan rapat paripurna untuk menetapkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. “Tahapan Pilkada memang sudah melalui berbagai proses,tetapi kita masih memiliki satu tahapan penting ke depan, yaitu pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih,” ujar Hermon.
Dalam kesempatan itu Kapolres Murung Raya AKBP Irwansyah mengungkapkan rasa syukur kegiatan Pilkada di Murung Raya berjalan lancar dan aman. “Alhamdulillah kita bersyukur karena kegiatan yang kita laksanakan pengamanan pilkada untuk Bupati dan Wakil Bupati dapat berjalan dengan aman, lancar, dan sesuai dengan harapan kita bersama. ini semua berkat dukungan yang luar biasa dari pemerintah daerah melalui Pj Bupati beserta seluruh jajaran Pemerintahan kabupaten Murung Raya telah mendukung kami, saling berkomunikasi, memberikan informasi tentang situasi yang ada di kabupaten Murung Raya” kata Kapolres Murung Raya
Kapolres Mura juga menyampaikan bahwa penandatanganan addendum NPHD yang di laksanakan pada hari ini merupakan suatu proses yang harus dilaksanakan karena memang ada sisa anggaran dari tahun 2004 yang harus pihaknya gunakan di tahun 2025 ini untuk memenuhi unsur legalitas dan akuntabilitas sebab pengamanan pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 berlanjut sampai dengan terakhir pada saat pelantikan dan tanggal 20 Februari tahun 2025.
“Alhamdulillah anggaran yang telah diberikan dari pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya sebesar 6,8 Miliar itu cukup besar di jajaran Kabupaten di Kalimantan Tengah, cukup lumayan besar yang memang dipengaruhi oleh wilayah kita yang cukup luas dan alhamdulillah itu dapat kita pergunakan dan dapat kita pertanggungjawaban dengan indikator bahwa pelaksanaan pengamanan untuk pilkada kemarin dapat berjalan dengan aman lancar kondusif dengan harapan kita bersama,” ungkap beliau.
Ungkapan Rasa Syukur juga di ungkapkan secara bersamaan oleh Kapolres Murung Raya, Pj Bupati Murung Raya walaupun ia menerangkan sempat bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) karena ada gugatan hasil pilkada, akhirnya diputuskan oleh Mahkamah konstitusi bahwa gugatan tersebut dismissal/ditolak. menindaklanjuti putusan mahkamah konstitusi tersebut KPU dan DPRD kabupaten Murung Raya telah melaksanakan rapat pleno dan rapat paripurna penetapan Bupati dan Wakil bupati terpilih di Kabupatan Murung Raya.
Penandatanganan addendum/perubahan naskah perjanjian hibah daerah pengamanan pemilihan ini merupakan wujud komitmen pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam menjamin keamanan Kabupaten Murung Raya pasca pilkada sampai dengan pelaksanaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih nanti.
(HD_PR027)