Murung Raya, BajentaNews, Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya yang di pimpin lansung oleh Bupati Murung Raya Heriyus, seta di hadiri oleh Ketua DPRD Murung Raya H. Rumiadi, Kajari Murung Raya Taufik, Danramil 1013-07 Kapten Inf M. Saroni, Kapolsek Murung Ipda Yakubus Riko, Tim Penilai Desa Anti Korupsi Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Desa Bahitom Tuni, serta unsur Tripika Kecamatan Murung dan perangkat desa setempat, Senin (03/11/2025).
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya H, Rumiadi, menghadiri kegiatan Penilaian Desa Percontohan Anti Korupsi yang dilaksanakan di Desa Bahitom Kecamatan Murung, Ketua DPRD Mura Apresiasi Desa Bahitom Jadi Percontohan Anti Korupsi
pada saat di wawancara oleh media H. Rumiadi menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada Desa Bahitom yang telah dipercaya menjadi wakil Kabupaten Murung Raya dalam ajang penilaian desa percontohan anti korupsi tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
H. Rumiadi mengatakan “Kami bangga karena Desa Bahitom menjadi pelopor dan wakili Murung Raya dalam program desa percontohan anti korupsi. Ini bukti nyata bahwa semangat transparansi dan akuntabilitas sudah tumbuh dari tingkat desa,” ucap Rumiadi.
Di tegaskan oleh H. Rumiadi pencegahan korupsi harus dimulai dari sistem yang paling dasar, yakni pemerintahan desa. Di tingkat inilah pelayanan publik berlangsung paling dekat dengan masyarakat, sehingga nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab harus menjadi budaya kerja.
“Integritas adalah pondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kami di DPRD mendorong agar seluruh perangkat desa di Murung Raya menjadikan nilai-nilai anti korupsi sebagai pedoman dalam menjalankan tugas,” tambahnya.
H. Rumiadi juga berharap program penilaian ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar menjadi momentum untuk memperkuat budaya transparansi dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.
Kegiatan berlangsung khidmat dan penuh semangat. Tim penilai dari provinsi memberikan pembinaan sekaligus evaluasi terhadap praktik tata kelola desa yang dianggap telah memenuhi kriteria pemerintahan desa berintegritas.
(HD_BJN)