BUNTOK,- Wakil Bupati Barito Selatan, Kristianto Yudha memimpin langsung Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) digelar oleh Badan Pendapatan Daerah Barsel, di Aula Serba Guna Setda Barito Selatan, Kamis 24/4/2025.
” Banyak sektor yang belum kita sentuh sebagai sumber penguatan pendapat asli daerah, dikesempatan ini saya mengajak seluruh OPD bersama-sama berupaya sesuai dengan bidangnya masing-masing” ujar Wabup Barsel, Kristianto Yudha.
Dicontohkan Wabup, beberapa bagian yang masih belum tersentuh pemerintah daerah seperti operasional perusahaan – perusahaan sepanjang sungai Barito.
” Saya siap bersama untuk bergerak, dari sana maka kita akan tahu mana yang berijin atau tidak berijin” tegas Kristianto Yudha.
Menurut Wakil Bupati bahwa hari ini bersama dengan seluruh OPD yang dapat hadir dan pertama kepala Badan Pendapatan daerah, dimana yang kami bahas adalah bagaimana cara teknis dan apa saja yang menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Mengenai pajak nya juga, dari pajak pemakayan listrik non PLN maupun pajak lain-lainnya, demikian Wakil Bupati Barsel Kristianto Yudha.
Ditempat yang sama, Plt. Kepala Bapenda Kab. Barito Selatan, Selvyriatmi mengatakan apresiasi dan terima kasih kepada Wabup.
” Disini kita titik beratkan untuk PAD yang belum terpungut contoh pajak penerangan jalan non PLN, dan sangat banyak perusahaan-perusahaan yang ada di Barsel belum pernah kita pungut, pajak listrik yang dihasilkan sendiri yaitu non PLN.” Ujar Plt. Kepala Bapenda Kab. Barito Selatan, Selvyriatmi.
Kita akan bergerak sesuai dengan regulasi berlaku, dari hasil rakor ini akan menjadi dasar untuk turun kelapangan didalam penggalian target potensi PAD.
Turun nantinya sekaligus akan melakukan penagihan PAD yang selanjutnya kami membentuk tim oktabilisasi PAD yang nantinya akan diketuai oleh Pak Wakil Bupati Barsel.
Menurut Selvyriatmi bersama dengan rekan-rekan SatpolPP, Dinas Perhubungan, Dinas Perizinan, dan OPD terkait untuk turun kelapangan mengamankan PAD.
Selvy menuturkan, jadi yang pertama adalah kami mengambil nama-nama perusahaan, baik itu mempunyai izin maupun tidak mempunyai izin.
” Karena didalam undang-undang, maupun peraturan Pemerintah bahwa yang nama nya pajak adalah kontribusi wajib, masyarakat kepada Pemerintah” tutur Selvy.
Dengan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, jadi baik itu perusahaan maupun izin maupun tidak kalau ada aktifitas yang menjadi wewenang Kabupaten atau Kota untuk memungut pajaknya akan kita pungut.
” Ini salah satu, juru kunci kita untuk meningkatkan PAD karena pada dasarnya Bapenda merupakan masuk dalam 100 hari program Bupati dan Wakil Bupati, adalah peningkatan PAD secara digital,” Pungkas Selvyriatmi.
www.bajentabajurah.com.//Atex Ridho.