BAJENTABAJURAH.COM.
Buntok,- Pemkab Barsel menggelar Rapat Asistensi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Dan Pemuktahiran Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PD-LPPD) Berbasis Sistem Informasi untuk mempermudah Pelaporan Satu Data (SILPPD) Kab. Barsel Tahun 2023.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Pj Bupati Barsel H. Deddy Winarwan dihadiri Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) dari Dirjend Otonomi Daerah dan
Ibu Direktorat Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) Ibu Imelda.
” Atas nama Pemerintah Kabupaten Barsel menyampaikan apresiasi kepada Bapak Mendagri, Bapak Dirjend Otda menugaskan Tim Nasional EPPD berkenan hadir dan datang ke Barsel” ujar Pj. Bupati Barsel, H. Deddy Winarwan di Aula Sekretariat Daerah (Setda) Barsel, Senin 3/7/2023.
Diakui H. Deddy bahwa data tahun lalu (2022) berdasarkan Keputusan Mendagri RI dituangkan dan dicadangkan oleh Mendagri RI dan ini adalah hasil Evaluasi berdasarkan Penyelenggaraan, dimana yang melakukan evaluasi adalah Kemendagri RI, Kementerian Panrb RI, Kementerian PPN RI/Bappenas, Kementerian Keuangan BPKP RI dan BPS.
” Sebenarnya kinerjanya baik disini, tetapi karena ketidakpahaman regulasi dalam menghimpun dan menyusun data sehingga data yang disampaikan data yang kurang tepat” jelas H. Deddy.
Misalnya, diminta data rekapitulasi jumlah namun diaampaikan adalah data persentase, begitu juga sebaliknya, itulah menjadikan nilainya menjadi rendah, dan inilah yang perlu diperbaiki sebagai bentuk ketaatan terhadap penyampaian data.
” Kemudian yang terakhir sering kali, kita juga menganggap LPPD ini hanya laporan rutin saja, padahal LPPD ini adalah laporan wajib yang disampaikan oleh Kepala Daerah” demikian H. Deddy Winarwan.
Ditempat yang sama, Perwakilan Tim Kemndagri RI, Dra. Imelda MAP, mengatakan bahwa Barsel itu pengecualian, karena dulunya Barsel itu mendapatkan penghargaan barang-barang yang untuk melaksanakan LPPD Daerah terbaik, bahkan Kepala Daerah mendapatkan saat yang bencana jadi Tahun ini di Tahun 2021 catatan Kemendagri RI.
” Posisi peringkat Barsel ada di 393 dengan Status kinerja sangat rendah dan capaian kinerjanya 0,98″ ujar Dra. Imelda MAP.
Artinya, perlu ada pembina khusus, dan pengawasan dari Kememterian terkait laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk Kab. Barsel.
Imelda berharap, kedatangan tim dari Kemendagri RI ini dalam rangka undangan Bapak Pj. Bupati Barsel memastikan capaian kinerja dari pelaksana urusan-urusan yang ada didalam LPPD itu.
” Untuk mendapatkan data yang benar-benar palit dan bisa kami pergunakan, untuk menilai rapot Kepala Daerah dalam halnya di Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) untuk Bupati Barsel “Pungkas Dra. Imelda MAP.
Hadir dalam Rapat, Sekda Barsel,Unsur Forkopimda Kab.Barsel, Para Asisten Setda Kab.Barsel, Para staf ahli Bupati Barsel, Kepala Dinas/Badan/Kantor, dan Pejabat Lainnya.
www.bajentabajurah.com
(Atex Ridho)